JAKARTA, – Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo memastikan program makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah murah per tahun akan menjadi stimulus besar-besaran yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah sanggup memberikan stimulus ekonomi besar-besaran. Satu, melalui makanan bergizi gratis, termasuk sarapan pagi dan juga makan siang,” kata Hashim saat berpidato pada Rapimnas Kadin Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Menurut Hashim Djojohadikusumo, tujuan akhir program MBG adalah memberikan makanan gratis kepada 4,3 juta ibu hamil. “Kedua yaitu memberikan makanan gratis kepada 78 juta anak,” ujar dia.
Hashim menegaskan, program MBG tak hanya menyasar anak usia sekolah, tapi juga anak-anak yang masih usia prasekolah. “Saat kondisi perekonomian stabil yang diperkirakan tercapai dalam 2-3 tahun mendatang, setiap anak dan ibu hamil akan memperoleh minuman dan makanan bergizi gratis,” tandas dia.
Untuk program tersebut, kata Hashim, pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 450 triliun ke perekonomian nasional. Angka ini sama dengan 2% produk domestik beruto (PDB) Indonesia. Kucuran dana tersebut akan menggerakkan perekonomian nasional.
“Rp 450 triliun berarti 2% dari PDB kita sekarang. Bisa dihitung, berapa persen pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari dana sebesar itu yang kita suntikkan ke perekonomian nasional,” tutur dia.
Hashim Djojohadikusumo yakin anggaran untuk program MBG bakal menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang sangat besar. Berdasarkan para pakar ekonomi, program MBG bisa mendorong pertumbuhan PDB sebesar 2,3-4%.
“Maka yang saya selalu tekankan, target pertumbuhan ekonomi dari Pak Prabowo itu minimal… Minimal 8%,” tegas dia.
Hashim menambahkan, pertumbuhan ekonomi nasional juga akan terdongkrak oleh program pembangunan 3 juta rumah murah per tahun, yang memiliki multiplier effect tak kalah besar.
“Banyak sumber pertumbuhan yang akan membuat target pertumbuhan ekonomi 8% tercapai. Bahkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun itu belum termasuk yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 8%. Itu kenapa saya fokus ke perumahan,” papar dia.
Menurut dia, program pembangunan 3 juta rumah murah per tahun akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke level 8% karena sektor perumahan atau properti memiliki 185 industri ikutan. Sektor-sektor industri ikutan tersebut akan ikut bergerak seiring dijalankannya program pembangunan 3 juta unit rumah murah per tahun.
Hashim yakin sektor perumahan bisa menjadi motor perekonomian seperti di banyak negara yang gencar mengembangkan sektor perumahan, misalnya China.
“Berdasarkan sejarah ekonomi, perumahan ini adalah satu driver perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Saya dengar dari kawan-kawan di Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) dan REI (Real Estat Indonesia) bahwa ada 185 bidang usaha yang terkait perumahan, di antaranya semen, besi, aluminium, kayu, dan sebagainya, ada 185 bidang,” papar dia.
Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah sepakat menjadikan perumahan sebagai salah satu tujuan utama pengembangan ekonomi nasional. Prabowo juga sepakat menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu bidang prioritas pemerintahannya.
Hashim Djojohadikusumo mencontohkan China yang pertumbuhan ekonominya ditopang properti. Pemerintahan RRC sejak dipimpin Perdana Menteri Deng Xiaoping 35 tahun silam, telah menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu basis pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu tersebut. Sampai 2017, sektor perumahan merupakan penyumbang 25% PDB China.
Namun, Hashim mengakui, industri properti di China tengah mengalami persoalan dalam tujuh tahun terakhir. Banyak perusahaan properti di China mengalami gagal bayar (default) dan masalah-masalah lainnya, seperti Evergrande, Zhongzhi Enterprice Group, dan Country Garden.
“Tetapi persoalan yang melilit sejumlah perusahaan properti di China diakibatkan oleh ekses kebijakan uang murah serta imbas kolusi antara pejabat dan perbankan. Di luar itu, ekonomi China selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pertama (setelah Deng Xiaoping berkuasa) bisa growth sampai 11%,” ucap dia.
Kementerian Penerimaan Negara
Hashim Djojohadikusumo juga sempat memberikan bocoran bahwa Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anggito Abimanyu bakal diangkat menjadi Menteri Penerimaan Negara.
“Jadi, nanti ditangani Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara. Saya kira dia sebagai Wakil Menteri itu untuk sementara. Beliau nanti diangkat menjadi Menteri Penerimaan Negara,” tutur Hashim.
Pernyataan Hashim ini sekaligus memupus spekulasi yang selama ini berkembang bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Badan Penerimaan Negara, bukan Kementerian Penerimaan Negara.
Hashim Djojohadikusumo mengemukakan, Kementerian Penerimaan Negara diperlukan karena Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri menggali potensi pajak dari sektor yang belum tersentuh.
Presiden Prabowo, menurut Hashim, juga meminta perbaikan sistem pajak serta bea dan cukai. Selain itu, pemerintah akan banyak menjalankan program untuk menutup kebocoran-kebocoran anggaran.
“Ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari sektor pertambangan dan sektor lain-lain,” ucap dia.
Ketum Ajak Pengusaha Daerah
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie juga mengajak para pengusaha daerah dan pengusaha pemula ikut program pembangunan 3 juta rumah murah yang dicanangkan pemerintah.
Menurut Anindya, program pembangunan 3 juta rumah murah terdiri atas 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta apartemen di perkotaan.
“Yang 2 juta ini tidak boleh ada pengusaha besar yang ikutan. Justru yang harus ikut adalah para pengusaha daerah dan pengusaha pemula yang nantinya menjadi besar,” ujar Anindya dalam Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).
Anindya Bakrie menegaskan, pemerintah sangat serius menjalankan program pembangunan 3 juta rumah murah.
Anindya mengungkapkan, program pembangunan 3 juta rumah murah per tahun merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Setiap proyek perumahan itu melibatkan ratusan vendor terkait. Jadi, teman-teman anggota luar biasa (ALB) dan daerah jangan sampai kehilangan kesempatan ini,” tandas Anindya.
