JAKARTA,– Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie membeberkan potensi untung dan rugi yang dapat dialami Indonesia jika presiden terpilih AS, Donald Trump menerapkan kebijakan proteksionisme dan unilateralisme.
Selama menjabat sebagai presiden AS pada periode pertamanya (2017-2021), Donald Trump kerap menerapkan kebijakan proteksionisme dan unilateralisme, di antaranya dengan menerapkan tarif bea masuk (BM) dan pembatasan sepihak terhadap produk-produk impor untuk memproteksi pasar dan industri dalam negeri AS.
Itu sebabnya, masyarakat internasional memperkirakan Trump pada periode keduanya sebagai Presiden AS (2025-2029) akan kembali bersikap protektif, sehingga produk-produk dari negara lain tidak bisa sembarangan masuk ke Negeri Paman Sam.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan, sikap protektif Donald Trump bisa mendatangkan kerugian dan keuntungan bagi negara-negara lain.
“Jadi, ada dua sisi, bisa mendatangkan kerugian, bisa pula mendatangkan keuntungan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia,” kata saat berdiskusi dalam acara Investor Network Summit 2024 bertajuk “Capitalizing on the New Government’s Economic Roadmap” yang digelar Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Salah satu kerugian yang bisa dialami Indonesia, menurut Anindya, adalah sulitnya produk ekspor RI masuk ke AS. Demi melindungi pasar dan industri dalam negerinya, pemerintah AS bisa memberlakukan tarif BM yang tinggi atau menerapkan hambatan nontarif (nontariff barrier), misalnya dengan alasan standardisasi produk, lingkungan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain.
Adapun keuntungan yang bisa dinikmati Indonesia, kata Anindya Bakrie, adalah terealisasinya berbagai perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) secara bilateral yang prosesnya sempat tersendat.
Anindya mencontohkan, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA) ditandatangani lebih cepat. Pemerintah Indonesia dan Kanada menandatangani ICA–CEPA pada Senin (2/12/2024).
“Ada manfaatnya juga nih ketika Amerika bilang proteksionisme. ICA-CEPA itu dua tahun jadi. Terbukalah kerja sama bilateral yang selama ini tersendat,” ujar Anindya.
Anindya menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu negara kekuatan nonblok. Hal ini dipandang positif oleh negara-negara yang ingin menjalin kerja sama bilateral dengan Indonesia. “Indonesia itu kan sebagai non-aligned country constitutionally, it’s good, it’s good,” tutur dia.
Ketum Kadin Anindya memperkirakan AS ke depan akan memberikan ruang yang luas bagi sektor swasta domestiknya untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikasinya, pemerintahan Donald Trump bakal memotong pajak perusahaan.
“Kami perkirakan ekonomi AS ke depan akan semakin kuat. Pasar modalnya akan makin aktif dan nilai tukar dolar AS bisa makin kuat,” ucap dia.
Di sisi lain, kata Anindya Bakrie, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara anggota BRICS, salah satunya Brasil, yang saat ini masih mengalami pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS.
“Exchange rate-nya itu melemah terus. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan ekspor ke Brasil. Kita genjot industrialisasi untuk menghasilkan produk-produk hasil industri, lalu kita ekspor ke Brasil,” tegas dia.
Anindya menambahkan, Indonesia diperhitungkan sebagai negara yang memiliki fundamental ekonomi kuat dengan populasi besar.
“Di kalangan negara-negara Forum APEC-21, Indonesia dikenal sebagai the shining example dari Global South, dengan sejumlah indikator fundamental perekonomian yang relatif baik di tengah persaingan geoekonomi dan geopolitik dunia, termasuk jumlah populasinya yang cukup besar sebagai pasar,” papar dia.
Kadin Buat Pokja Investasi
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kadin Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana mengungkapkan, Kadin telah membentuk kelompok kerja (pokja) untuk mempercepat realisasi investasi PSN kawasan industri non-APBN.
“Hari ini dibentuk pokja untuk mempercepat realisasi investasi. Investasi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dalam lima tahun ke depan ditargetkan mencapai 8%,” kata Akhmad Ma’ruf Maulana di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Menurut Akhmad, realisasi investasi di PSN kawasan industri pada 2024 mencapai Rp 68 triliun, jauh dari target total 41 PSN senilai Rp 554 triliun. “Kami sangat berharap pemerintah memberikan kemudahan dan percepatan perizinan, itu tujuannya,” ujar dia.
Hambatan pengembangan PSN, kata Akhmad Ma’ruf, di antaranya perizinan, lingkungan, dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PPKPR). Itu belum termasuk masalah tumpang tindih aturan di kementerian/lembaga (K/L). “Rata-rata terkendala perizinan, semua persoalannya sama,” tutur dia.
Pemerintah menargetkan penyelesaian 41 PSN senilai Rp 554 triliun hingga akhir 2024. Di pihak lain, pemerintah juga menargetkan penyelesaian pembangunan 16 proyek mineral kritis (critical mineral) dengan nilai investasi Rp 248,75 triliun.
Sebanyak 41 PSN yang bakal dirampungkan itu terdiri atas 31 proyek yang selesai pada 20 Oktober 2024 atau pada akhir masa jabatan Presiden Jokowi, meliputi 3 proyek jalan tol, 3 proyek sektor transportasi, 14 proyek bendungan, 1 proyek sektor energi, dan 11 proyek sektor kawasan.
Sisanya sebanyak 10 proyek ditargetkan rampung pada Desember 2024, terdiri atas 9 proyek bendungan dan irigasi serta 1 proyek di sektor transportasi.
