Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membantu Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyiapkan program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan (upskilling) pekerja migran yang bakal ditempatkan di luar negeri.
Program upskilling dan sertifikasi dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi para pekerja migran Indonesia yang sebagian besar masih rendah dan kurang kompetitif dibanding pekerja migran dari negara-negara lain. Dengan mengikuti upskilling, para pekerja migran akan naik kelas sehingga kesejahteraan mereka meningkat.
Upskilling dan sertifikasi juga diperlukan untuk melindungi para pekerja migran dari tindak kriminal, terutama praktik penipuan dan perdagangan orang (human trafficking). Selain itu, upskilling pekerja migran akan mendongkrak remitansi (uang yang ditransfer pekerja migren ke penerima di Indonesia).
Dengan demikian, program upskilling dan sertifikasi bukan hanya akan menyerap tenaga kerja yang lebih berkualitas, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta melindungi para pekerja migran. Program itu juga bakal mengakselerasi perekonomian nasional.
Kerja sama Kementerian P2MI dan Kadin Indonesi bakal dituangkan dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU). Hal itu diungkapkan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding di kantor Kementerian P2MI di Jakarta, Senin (17/2/2025).
Ketum Kadin Anindya Bakrie berharap model program pelatihan dan sertifikasi upskilling para pekerja migran segera rampung sehingga dapat secepatnya diimplementasikan. “Kalau bisa, sebelum 17 Agustus (bisa disampaikan),” ujar dia.
Anindya menjelaskan, kebutuhan pekerja migran asal Indonesia diperkirakan mencapai 1,3 juta orang per tahun. “Masih ada backlog (placement) 1,3 juta pekerja. Bisa dibayangkan, kalau kita bisa meningkatkan angka placement tersebut, angka remitansi juga akan lebih tinggi ,” ujar dia.
Anindya Bakrie menekankan pentingnya penggunaan sistem digital untuk mendata para pekerja migran. Sistem digital bisa memudahkan regulator memberantas kegiatan perekrutan pekerja migran secara ilegal atau nonpresedural. Sistem digital juga akan memudahkan monitoring.
“Jadi, upskilling dan reskilling sangat penting bagi pekerja migran. Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah siap mendukung program ini,” tegas dia.
Menurut Anindya Bakrie, Kadin Indonesia akan membantu Kementerian P2MI menyiapkan program pelatihan berbasis kompetensi, memberikan pendampingan, dan melakukan sertifikasi keahlian bagi para pekerja migran.
“Kadin bakal membantu pemerintah dari sisi pengembangan pekerja migran dari hulu ke hilir, mulai rekrutmen, pelatihan, sertifikasi, sampai penempatan dan pelindungan setelahnya,” tutur dia.
Program tersebut, kata Anindya Bakrie, diharapkan mampu melindungi para pekera migran, sekaligus mencetak tenaga kerja migran yang lebih terampil dan profesional. Dengan begitu, mereka memiliki peluang kerja dan pendapatan yang lebih baik, serta mendapatkan pasar ketenagakerjaan yang lebih luas.
“Kami akan membantu proses pendataan pekerja migran secara digital, sehingga Kementerian P2MI bisa memiliki data kegiatan dan penempatan pekerja migran secara lebih detail. Dengan demikian, berbagai masalah yang selama ini muncul bisa diatasi, seperti sulitnya mendeteksi pekerja migran di luar negeri atau yang berangkat secara nonprosedural,” papar dia.
Anin mengatakan, Kadin Indonesia diharapkan bisa diikutsertakan dalam kunjungan-kunjungan Kementerian P2MI ke negara-negara penempatan pekerja migran. “Kami berharap bisa diikutsertakan agar bisa menggelar CEO forum atau business matching dengan para pengusaha di negara-negara penempatan pekerja migran,” ucap dia.
Dia menambahkan, terjalinnya kerja sama bisnis antara pengusaha Indonesia dan pengusaha di negara-negara penempatan pekerja migran pada akhirnya akan mampu menyerap para tenaga kerja baru, meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran, dan mendorong perekonomian nasional.
Meneken MoU Kerja Sama
Sementara itu, Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding mengungkapkan, kerja sama Kementerian P2MI dan Kadin Indonesia akan dituangkan dalam MoU yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi para pekerja migran Indonesia di negara-negara penempatan.
“Tujuan Kadin dan tujuan Kementerian P2MI sama, yaitu agar ada satu solusi terhadap penciptaan lapangan kerja dari sisi pekerja migran,” kata Abdul Kadir Karding.
Menurut Menteri P2MI, selain mendorong penciptaan lapangan kerja, Kementerian P2MI dan Kadin Indonesia sepakat untuk meningkatkan kualitas SDM para pekerja migran dan memberdayakan mereka.
Karding mengungkapkan, tenaga kerja migran Indonesia masih didominasi sektor domestic workers (pekerja rumah tangga) dengan porsi 80%. Melalui kerja sama dengan Kadin, Kementerian P2MI berharap bisa meningkatkan kualitas SDM para pekerja migran secara masif. Dengan demikian, porsi domestic workers bisa terus dikurangi.
“Kami sudah menyepakati beberapa hal ke depan. Kami juga sudah membentuk tim masing-masing, sehingga MoU bisa segera diteken. Paling lambat Agustus nanti kami targetkan sudah ada prototipenya dan bisa mulai planning,” tegas dia.
Karding mengungkapkan, melalui MoU tersebut, Kementerian P2MI dan Kadin Indonesia akan menetapkan sejumlah target. Target pertama adalah menekan angka domestic workers dari 80% menjadi 60%. Target kedua yaitu meningkatkan remitansi guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tahun kemarin remitansi mencapai Rp 221 triliun. Setelah kiami menjalin kerja sama dengan Kadin, kami yakin angka remitansi bisa mencapai Rp 300-400 triliun,” tandas dia.
