Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan sistem pengadaan pemerintah melalui transformasi E-Katalog versi 6.
Hal itu disampaikan dalam sambutannya saat menghadiri peluncuran pameran Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE) di Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kawasan Epicentrum, Jakarta, Jumat (25/04/2025).
Anin sapaan akrabnya menilai sistem e-procurement yang diperkenalkan LKPP sebagai sistem digital yang canggih, efisien, dan transparan, serta membuka peluang besar bagi pelaku usaha di daerah.
“E-procurement dapat membuat proses lebih cepat, nyaman, dan baik, sekaligus menghilangkan potensi tata kelola yang buruk. Namun yang paling ditekankan adalah bagaimana sistem ini juga menciptakan kesempatan, khususnya dalam pemberdayaan pengusaha daerah dan pertumbuhan pelaku usaha nasional,” ujar Anin.
Menurut Anin, peran Kadin Indonesia dalam sistem ini sejalan dengan dua mandat utamanya, yakni menjadi mitra strategis pemerintah serta menjadi wadah yang kuat bagi anggotanya, baik Kadin provinsi kota/kabupaten maupun asosiasi sektor usaha.
Anin juga menyinggung konteks global yang memengaruhi perdagangan nasional, seperti perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China.
Dalam kondisi tersebut kata Anin, Indonesia masih mencatat surplus perdagangan dengan AS sebesar 18 miliar dolar AS.
Angka ini dinilai kompetitif jika dibandingkan dengan Vietnam yang mencapai 130 miliar dolar AS. Anin menyebut relokasi impor migas senilai 40 miliar AS bisa menjadi strategi untuk menjaga posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dagang.
“Kita bisa membuat relokasi dan menjadikan posisi kita lebih netral. Tapi bukan hanya itu, ekspor ke Amerika (Serikat) justru harus ditingkatkan, seperti untuk produk alas kaki, garmen, dan elektronik,” kata Anin.
Di sisi lain, Anin menyebut AS juga mendorong ekspor komoditasnya ke Indonesia, seperti kedelai, kapas, dan gandum. Anin menegaskan, dalam 60 hari masa negosiasi perdagangan, Indonesia perlu mempersiapkan strategi peningkatan ekspor produk unggulan.
Terkait hal ini, Anin mengungkapkan rencana Kadin Indonesia untuk mengajukan empat proyek percontohan (pilot project) kepada pemerintah sebelum 17 Agustus 2025. Proyek tersebut meliputi:
– SPPG (Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi), dapur gotong royong untuk gizi masyarakat.
– PKG (Pemeriksaan Kesehatan Gratis), layanan pemeriksaan kesehatan gratis dengan semangat gotong royong, mirip program vaksinasi saat pandemi.
– Penempatan Tenaga Kerja Migran, peningkatan devisa dari sektor pekerja migran, tak hanya sektor domestik, tetapi juga tenaga terampil.
– Pembangunan Rumah Terjangkau dan Layak Huni, pengembangan prototipe perumahan untuk masyarakat.
Anin menekankan, proyek-proyek ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam menyerap masukan dari daerah dan mendukung deregulasi yang tengah digodok pemerintah agar industri lokal tetap kompetitif, tidak hanya dalam konteks AS tetapi juga secara global.
“LKPP dengan sistem pengadaannya merupakan salah satu landasan penting untuk tata kelola yang baik. Nilai pengadaan mencapai Rp1.160 triliun. Ini menciptakan animo besar, baik di pusat maupun daerah,” ungkap Anin.
Anin menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia akan berada dalam kondisi ekonomi yang lebih baik dari negara-negara tetangga dalam lima tahun mendatang, selama mampu bertahan dan menyerang secara bersamaan.
“Marilah kita bangun Indonesia yang maju. Saya tidak mengatakan satu setengah tahun ini akan gampang-gampang saja, tapi saya sudah lihat angkanya, dalam waktu lima tahun yang saya bisa bilang Indonesia kalau tidak salah main, (maka) keadaan akan lebih baik daripada negara tetangga. Tinggal kita pandai-pandai saja bagaimana bertahan dan menyerang bersamaan, bertahan, karena bohonglah kalau tidak ada kesulitan transisi ini, tapi musti juga menyerang karena ide-ide yang tadi itu dimana negara tetangga tidak mudah untuk menyiasati ini semua, nah ini ada di tangan kita untuk menentukan,” tutup Anin.
Sementara itu, Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, menyambut baik kolaborasi yang terjalin antara LKPP, Kadin Indonesia, dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dalam penyelenggaraan ICEF dan IPFE.
“Pertama saya mengucapkan terima kasih ya, ada dua lembaga besar Kadin Indonesia dan IAPI yang hari ini berkolaborasi bersama dengan LKPP. Ini menjadi ruang untuk menunjukkan produk dan jasa yang dibutuhkan pemerintah melalui expo. Ini peluang besar untuk industri dalam negeri karena produk-produknya bisa langsung dilihat dan pasarnya jelas, yaitu belanja pemerintah yang rata-rata hampir mencapai Rp1.200 triliun per tahun,” ujar Hendrar.
Ia pun berharap event yang akan berlangsung dari 30 Juli hingga 1 Agustus 2025 di JIEXPO Kemayoran tersebut dapat dihadiri oleh pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga, guna mendorong pemanfaatan produk dalam negeri secara lebih luas.
“Mudah-mudahan event ini sukses, dan harapannya semua pemda, kementerian, dan lembaga bisa melihat secara langsung begitu banyak produk-produk dalam negeri yang siap dibeli dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
