Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Bidang Luar Negeri kembali menggelar Kadin Monthly Economic Diplomacy Breakfast yang berlangsung di Museum Nasional Jakarta Pusat, pada Jumat (13/02/2026).
Kegiatan yang kali ini dikemas sebagai Special Event Ambassadors Gathering tersebut, dihadiri 56 duta besar negara sahabat maupun perwakilannya, antara lain dari Malaysia, Singapura, India, Korea Selatan, Vietnam, Australia, Brasil, Prancis, Jerman, Belanda, dan Selandia Baru. Secara keseluruhan, sekitar 120 diplomat dan pelaku usaha hadir dalam forum tersebut.
Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James T. Riady, menyoroti salah satu agenda strategis pemerintah yakni program perumahan skala besar yang tengah didorong Presiden RI Prabowo Subianto.
“Yang paling signifikan adalah inisiatif pembangunan perumahan skala besar dari pemerintah. Indonesia masih menghadapi krisis perumahan yang cukup besar. Program perumahan baru yang didorong Presiden bertujuan mengatasi tantangan ini secara masif, memberikan jutaan masyarakat yang saat ini belum memiliki rumah kesempatan nyata untuk memilikinya. Ini bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga mesin ekonomi yang sangat kuat,” ujar James yang juga hadir sekaligus mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie.
Ditegaskan James bahwa pembangunan perumahan berkelanjutan akan menciptakan lapangan kerja dalam skala besar sekaligus menggerakkan sektor bahan bangunan, logistik, dan jasa keuangan.
“Dalam jangka panjang, sektor ini berpotensi menambah pertumbuhan PDB sekitar 1 hingga 1,5 persen. Hanya sedikit sektor yang memiliki dampak langsung dan cepat terhadap penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi seperti sektor perumahan,” tutur James.
James juga menyinggung perkembangan positif di sektor perdagangan. James menyebut Indonesia telah melakukan diskusi konstruktif dengan sejumlah mitra utama dan diharapkan menghasilkan perbaikan signifikan. Menurutnya, Kadin Monthly Economic Diplomacy Breakfast ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang praktis yang mempertemukan diplomasi dengan kebutuhan ekonomi riil.
“Di sinilah para pemimpin bisnis berbicara secara terbuka dan kemitraan bergerak dari niat baik menjadi hasil nyata,” kata James.
Lebih lanjut James menambahkan bahwa tugas kolektif tahun ini adalah menerjemahkan goodwill diplomatic menjadi proyek konkret.
“Kita harus bergerak dari MoU (Nota Kesepahaman) menuju pembangunan pabrik, pelabuhan, kawasan pertanian, hotel, dan infrastruktur digital. Masa depan pertumbuhan Indonesia tidak hanya ditentukan di ruang rapat, tetapi di kawasan investasi, destinasi pariwisata, wilayah pertanian, dan kota-kota sekunder yang sedang berkembang,” tegas James.
James juga menekankan pentingnya budaya dalam diplomasi ekonomi. Menurutnya, budaya tidak hanya berkaitan dengan warisan, tetapi juga pariwisata, industri kreatif, kuliner, film, fesyen, musik, dan konten digital.
“Dalam banyak kasus, budaya adalah duta pertama sebuah negara jauh sebelum perjanjian dagang ditandatangani. Ketika masyarakat saling menghargai budaya masing-masing, hubungan bisnis menjadi lebih mudah, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan,” ujar James.
James juga menilai tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan transisi kepemimpinan yang sangat berhasil dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. James menyebut permintaan domestik tetap kuat, ditandai dengan ekspansi sektor ritel yang agresif membuka gerai baru.
“Kondisi di lapangan menunjukkan ekonomi berjalan sangat baik, meskipun sering kali narasi yang muncul di luar negeri berbeda,” jelas James.
Sementara itu, Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha yang hadir mewakili Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, menyatakan bahwa Kementerian Kebudayaan ingin menjadikan museum sebagai ruang inklusif bagi semua kalangan.
“Kementerian Kebudayaan ingin menunjukkan bahwa museum sekarang menjadi tempat yang sangat inklusif bagi semua orang. Ketika muncul ide dari Pak James untuk membuat acara sarapan di sini (Museum Nasional), kami langsung menyambutnya dengan sangat baik. Bagi kami, koneksi antar-masyarakat melalui kebudayaan juga menjadi salah satu cara untuk memperlancar hubungan ekonomi dan perdagangan,” ujar Giring.
Lebih lanjut, Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM RI, Mohammad Rudy Salahuddin, menekankan pentingnya kolaborasi erat antara dunia usaha dan pemerintah.
“Dunia usaha dan pemerintah perlu berjalan berdampingan serta saling memahami lebih baik dari sebelumnya. Hanya dengan energi positif seperti ini kita dapat menghadapi tantangan ke depan. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi jika kita saling memahami dan bekerja bersama,” ujarnya.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega, WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin Indonesia Pahala Mansury, jajaran Ketua Komite Bilateral Kadin Indonesia dan jajaran Ketua Komite Tetap Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia.
Hadir pula jajaran Ketua Umum (Ketum) Kadin Provinsi di antaranya Ketum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung, Ketum Kadin Provinsi Sumatera Utara Firsal Dida Mutyara, Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Utara Kilit Laing, Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat Faurani, Ketum Provinsi Jambi Usman Sulaiman, Ketum Provinsi Sulawesi Tengah Moh. Nur Dg Rahmantu, dan Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara, Timur Bobby Lianto.