Kadin Indonesia

BEIJING, kadin.co – Kadin Indonesia menjajaki kerja sama dengan para pengusaha China di sektor properti dan perikanan. Upaya menggandeng pebisnis China dilakukan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie selama menyertai kunjungan Presiden Prabowo ke Negeri Panda tersebut.

Menurut Anindya Bakrie, para pengusaha Indonesia berpotensi menjalin kerja sama dengan para pengusaha China di sektor properti guna mendukung program pembangunan 3 juta unit rumah murah per tahun yang akan digalakkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%,” ujar Anindya usai menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Hotel Peninsula, Beijing, China, Sabtu (9/11) dini hari, bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim S Djojohadikusumo.

Kerja sama serupa, kata Anindya Bakrie, bisa dilakukan dengan para pengusaha China di sektor perikanan demi meningkatkan ekspor perikanan dan hasil laut lainnya. Tujuannya tiada lain agar kesejahteraan para nelayan Indonesia meningkat dan industri perikanan di Tanah Air berkembang.

“Kami melihat potensi-potensi tersebut untuk membantu pemerintah mendorong program-program yang luar biasa guna mencapai kesejahteraan rakyat, sekaligus meraih target pertumbuhan ekonomi secara bertahap sebesar 8%,” papar dia.

Anindya Bakrie mengungkapkan, dirinya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim S Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke China Construction Technology Consulting Co Ltd (CCTC) pada Kamis (7/11/2024). CCTC adalah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China.

“Kami menjajaki bagaimana memikirkan, baik financing maupun engineering, sampai skema kerja sama, untuk mengakselerasi program Pembangunan 3 juta rumah murah per tahun,” tutur Anindya.

Program pembangunan 3 juta unit rumah murah per tahun, menurut Anindya, adalah program yang sangat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memangkas backlog atau defisit rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta unit.

Anin menambahkan, program pembangunan 3 juta unit rumah murah per tahun juga sangat efektif mendongkrak pertumbuhan ekonomi, mengingat sektor properti memiliki sekitar 180 sektor ikutan. Program ini pun dapat mendukung target swasembada papan.

“Program 3 juta rumah murah per tahun benar-benar terobosan yang luar biasa dari pemerintah,” tegas dia.

Teknologi Perikanan

Di pihak lain, Anindya Bakrie bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menjajaki kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China, Jumat (8/11/2024).

Penjajakan kerja sama itu berkaitan erat dengan telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

“Dalam rangka Pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank milik nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia agar dapat melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China,” ujar dia.

Anindya menambahkan, Kadin Indonesia menghendaki agar para nelayan Indonesia bisa memiliki teknologi yang mumpuni di sektor perikanan, seperti kapal-kapal penangkap ikan China, untuk meningkatkan hasil tangkapannya.

“Kami berharap ada skema yang tepat untuk membantu nelayan kita menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berteknologi modern,” ucap dia.

Anindya mencontohkan, para nelayan Indonesia bisa menggunakan kapal-kapal penangkap ikan modern dari China. Untuk membayarnya, para nelayan Indonesia bisa mengekspor ikan, udang, cumi, atau rumput laut, kepada mitranya di China. “Jadi, beli kapal di China dibayar pakai ikan,” ujar Anindya.

Kerja sama tersebut, kata Anindya Bakrie, juga bisa menumbuhkan industri galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia. Kelak, Indonesia dapat melakukan alih teknologi di industri ini.

“Walaupun awalnya menggunakan produk China, tapi ke depannya tingkat komponen dalam negeri (TKDN) diharapkan meningkat. Mudah-mudahan ini semua bisa direalisasikan sebelum Presiden melanjutkan lawatan ke AS, Peru, Brasil, dan Inggris,” tandas Anindya

BEIJING,  Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim S Djojohadikusumo menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Hotel Peninsula, Beijing, China, Jumat (8/11/2024) malam waktu setempat.

“Kami mendapat kesempatan menyambut Pak Presiden bersama teman-teman pengurus Kadin dan tentunya teman-teman di KBRI Beijing,” tutur Anindya Bakrie melalui keterangan resmi, Sabtu (9/11/2024) dini hari.

Menurut Anindya, kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Hotel Peninsula, Beijing merupakan bagian dari agenda kunjungan kenegaraan (state visit) pertamanya kepada Presiden China, Xi Jinping.

“Pak Presiden akan state visit pada Sabtu, kemudian pada Minggu (10/11) beliau akan bertolak ke Amerika Serikat,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga juga Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) tersebut.

Anindya Bakrie dan Hashim Djojohadikusumo telah tiba lebih dulu di Negeri Panda pada Rabu (6/11/2024). Keduanya telah melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral menjelang kedatangan Presiden Prabowo di China.

Anindya Bakrie mengungkapkan, ia bersama Hashim Djojohadikusumo dan Duta Besar RI untuk China, Djauhari Oratmangun turut mempersiapkan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo selama di China.

“Mempersiapkan kunjungan (presiden) dan meeting dengan berberapa pihak. Juga bersama Kedubes Indonesia di Beijing yang dipimpin Dubes Indonesia untuk RRC, Pak Djauhari Oratmangun,” ujar Anindya dalam unggahan di akun instagramnya, @anindyabakrie, Jumat (8/11/2024).

Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke China untuk memenuhi undangan langsung Presiden China, Xin Jinping. Kunjungan Prabowo ini juga telah diumumkan pemerintah China pada Selasa (5/11/2024). Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie akan mendampingi seluruh rangkaian kunjungan Presiden Prabowo tersebut.

China merupakan mitra utama Indonesia di sektor perdagangan, industry, dan investasi. Kunjungan kenegaraan ke China merupakan kunjungan perdana dari rangkaian lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri.

Prabowo dan rombongan akan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu Presiden AS saat ini Joe Biden. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan ke Peru untuk menghadiri KTT APEC, dilanjutkan ke Brasil untuk menghadiri KTT G20. Kemudian Prasiden Prabowo akan melawat ke Inggris untuk bertemu Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

JAKARTA,  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengajak para pengurus Kadin daerah, khususnya di Sulawesi, terus bekerja keras demi kepentingan Merah Putih, perekonomian nasional, dan masyarakat luas.

“Kita di Kadin Indonesia, khususnya Kadin di seluruh Sulawesi, mesti meneladani Bapak Presiden Prabowo bahwa kita mesti bekerja keras tanpa lelah, termasuk hari Minggu, untuk kepentingan perekonomian nasional, kepentingan Merah Putih dan masyarakat luas,” ujar Anindya Bakrie pada Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Kadin Wilayah Sulawesi di Makassar, Minggu (3/11/2024).

Dalam Rakorwil bertajuk Konsolidasi Kadin Indonesia Sulawesi Menyongsong Penguatan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045 itu, Anindya Bakrie mengungkapkan, orang Sulawesi memiliki berbagai kelebihan.

“Salah satunya, saat bekerja, orang Sulawesi dikenal sedikit bicara namun lebih banyak aksi. Hal terlihat dari langkah Kadin Sulawesi yang lebih dulu menggelar Rakorwil di antara wilayah lainnya,” tutur dia.

Langkah Kadin Sulawesi menggelar Rakorwil lebih dulu, menurut Anindya Bakrie, merupakan contoh yang baik dan sangat mencerminkan karakter orang Sulawesi. “Sedikit bicara banyak berbuat,” tegas dia.

Karakter itu, kata Anindya, juga dimiliki Presiden Prabowo Subianto. “Itu mirip Presiden Prabowo punya tipe. Pak Presiden Prabowo dilantik MPR pada 20 Oktober, baru 10 hari lalu. Langsung menterinya diajak ke Magelang. Di sana pake baju loreng-loreng ditatar seperti masuk ke Akabri,” ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Anindya menegaskan, Kadin Indonesia punya potensi besar berpartisipasi menjalankan program-program ekonomi keberlanjutan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA, kadin.co – Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie mengajak para pengusaha di Tanah Air menyumbangkan seragam sekolah kepada anak-anak kurang mampu sebagaimana diimbau Presiden Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina Gerakan Solidaritas Nasional (GSN).

”Pak Prabowo menyampaikan masih banyak rakyat yang ekonominya sulit. Tadi dicontohkan, seorang siswa dapat hibah seragam Rp 100.000 sebulan. Jadi, kalau ada satu saja pengusaha yang menyumbang Rp 100 ribu per bulan, itu lumayan. Apalagi kalau lebih besar lagi. Ayo kita wujudkan ini,” kata Anindya usai acara deklarasi GSN di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Presiden dan Ketua Dewan Pembina GSN, Prabowo Subianto memberikan salam kepada hadirin yang memadati Indonesia Arena pada acara “Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN)” di Indonesia Arena Senayan, Jakarta, Sabtu, (2/11/2024). Foto: Tim Media Prabowo

Ketua Dewan Pembina GSN yang juga Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto mengajak seluruh pengusaha beserta anggota GSN menyumbangkan tabungan mereka sedikitnya Rp 100.000 per bulan untuk dibelikan seragam sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu.

”Kalau di antara kita bisa menyisihkan Rp 1,2 juta satu tahun saja, berarti Rp 100.000 per bulan, itu sudah bisa membantu satu anak sekolah. Jadi ini real, saya minta saudara-saudara bergerak masing-masing,” kata Prabowo dalam pidato deklarasi GSN.

Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Rosan Perkasa Roeslani didampingi Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberikan keterangan pers tentang deklarasi GSN di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). Foto: Kadin Indonesia

Selain anggota GSN, Prabowo mengajak seluruh anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berpartisipasi dalam gerakan sosial ini. Seragam sekolah yang disumbangkan para pengusaha dapat membantu keluarga yang kurang mampu secara finansial.

”Kalau APBN, insyaallah nanti kita kerahkan untuk program Makan Bergizi Gratis. Tapi untuk pakaian masih ada jutaan anak kita yang tidak punya pakaian. Bayangkan, satu di antara kita agak punya kemampuan menyumbangkan seragam sekolah. Di sini banyak anggota Hipmi kan?!” ujar Prabowo.

JAKARTA, kadin.co – Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyatakan, Kadin mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus buku dan hapus tagih kredit macet 5-6 juta nasabah bank BUMN dari kalangan petani, nelayan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kadin selalu setia mendampingi pemerintah, apalagi Presiden Prabowo baru mulai memimpin Indonesia. Sejak pelantikan kemarin, arahan beliau adalah bagaimana bisa membantu menstabilkan ekonomi dan memakmurkan rakyat,” ujar Anindya Bakrie usai acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Menurut Anindya, program-program kerakyatan yang akan diluncurkan pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM, merupakan program yang sangat positif. Sebab, kebijakan itu akan membuat petani, nelayan, dan UMKM yang selama ini tak bisa mendapat pinjaman dari perbankan karena masuk daftar hitam (blacklist) dapat kembali mendapatkan suntikan modal.

“Itu bagus karena bisa membuat mereka bebas (terlepas dari kewajiban membayar utang), sehingga blacklist-nya dicabut. Dengan begitu pula, mereka bisa mendapatkan kredit lagi dan melanjutkan usahanya kembali,” kata Anindya.

Anindya Bakrie menambahkan, untuk membantu pemerintah mengimplementasikan kebijakan tersebut, Kadin Indonesia akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Utang UMKM.

Tidak Semua Bisa Hapus Tagih

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman sebelumnya menjelaskan, pemerintah akan menyinkronisasi dasar hukum penghapusan utang untuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

“Sekarang sedang dalam proses kajian lebih dalam dan sinkronisasi terkait ruang-ruang atau dasar-dasar hukumnya,” tutur Maman.

Maman menegaskan, target penyelesaian dasar hukum hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank BUMN diharapkan rampung secepatnya. Ini sesuai target Presiden Prabowo Subianto. Proses sinkronisasi dasar hukum penghapusan utang ini akan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM serta beberapa Kementerian terkait lain.

“Saya harus luruskan dulu, tidak semua UMKM atau nelayan dan petani bisa mendapatkan fasilitas ini. Hanya mereka yang betul-betul memenuhi persyaratan,” tandas dia.

Rencana pemerintah memberlakukan hapus buku dan hapus tagih kredit macet disampaikan Penasihat Ekonomi Presiden, Hashim S Djojohadikusumo dalam diskusi Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Menurut Hashim Djojohadikusumo, jutaan petani dan nelayan terbebani utang lama di bank yang memaksa mereka meminjam ke rentenir, bahkan ke perusahaan-perusahaan pinjaman online (pinjol).

“Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah 20 tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir dan pinjol, karena tidak bisa pinjam uang dari bank,” tutur Hashim.

Hashim mengungkapkan, langkah pemutihan itu dilakukan dengan tujuan membuka kembali akses kredit para petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang saat ini masuk blacklist pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun sejauh ini belum ada informasi rinci, apakah hapus buku dan hapus tagih kredit macet itu hanya berlaku untuk nelayan, petani, dan UMKM yang menjadi debitur bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), atau semua bank, termasuk bank swasta. Selama ini, bank-bank swasta sudah punya mekanisme sendiri dalam menerapkan hapus buku dan hapus tagih terhadap debiturnya.

Diatur UU P2SK

Hapus buku adalah tindakan administratif menghapus kredit yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih. Sedangkan hapus tagih adalah tindakan menghapus kewajiban debitur atas kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan menghapuskan hak tagihnya.

Berdasarkan catatan kadin.co, kebijakan hapus buku dan hapus tagih termaktub dalam Undang-Undang (UU) No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Beleid itu hanya berlaku bagi bank BUMN (Himbara). Meski demikian, beleid tersebut belum diimplementasikan karena pemerintah, OJK, dan Bank Indonedia (BI) masih menunggu rancanangan peraturan pemerintah (RPP)-nya.

Hapus buku dan hapus tagih dapat diberikan setelah debitur merestrukturisasi kreditnya dan bank telah melakukan upaya penagihan secara optimal tetapi tidak berhasil. UU PPSK menyatakan, kerugian yang dialami bank atau non-bank BUMN dalam melaksanakan hapus buku dan hapus tagih dicatat sebagai kerugian masing-masing kreditur, bukan sebagai kerugian keuangan negara, sepanjang dapat dibuktikan kesahihannya, seperti berdasarkan itikad baik, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

JAKARTA, Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie optimistis program swasembada pangan dan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan mampu mendongkrak perekonomian nasional yang dalam jangka menengah-panjang ditargetkan tumbuh 8%.

“Target pertumbuhan ekonomi 8% bisa dicapai jika sumber-sumber pertumbuhan dapat dimaksimalkan, termasuk sektor pangan dan energi. Program swasembada pangan dan swasembada energi akan menggerakkan perekonomian secara masif, terutama di daerah,” kata Anindya usai acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Rosan Perkasa Roeslani didampingi Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberikan keterangan pers tentang deklarasi GSN di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). Foto: Kadin Indonesia.

Menurut Anindya Bakrie, perekonomian nasional harus tumbuh inklusif dan berkelanjutan. ”Karena itu dibutuhkan kestabilan, kedamaian, dan ketenangan, baik di bidang politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lainnya,” tegas dia.

Ketum Kadin mengapresiasi terbentuknya paguyuban GSN yang akan mewujudkan iklim dunia usaha yang lebih tenteram dan damai. ‘Namanya saja kan jelas, Gerakan Solidaritas Nasional. Ini untuk menggabungkan segala macam komponen bangsa,” tutur dia.

Anindya Bakrie mengemukakan, GSN merupakan gerakan moral yang sangat positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ia yakin Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina GSN dan Rosan Roeslani sebagai Ketua Umum GSN, mampu menciptakan iklim bisnis yang kondusif.

Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan pidato dalam acara deklarasi GSN di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu (2/11/2024), yang dihadiri sekitar 20.000 orang.

Menurut Ketua Umum GSN, Rosan Roeslani, GSN dibentuk untuk mewujudkan gagasan-gagasan besar bagi Indonesia. ”Melalui GSN, kekuasaan menjadi kekuatan baik dan besar bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.

Rosan menjelaskan, kekuatan utama GSN ada pada kekuatan gagasan. ”Karena prinsip utama GSN adalah kekuatan gagasan dan jaringan, kami berharap GSN dengan sendirinya menjadi organisasi yang bersifat otonom dalam menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan dan harapan masyarakat,” papar Rosan.

JAKARTA, Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyatakan, pidato Presiden Prabowo Subianto seusai dilantik menjadi Presiden dan arahannya pada sidang kabinet paripurna pertama telah membawa angin optimisme di kalangan pengusaha.

“Pidato Presiden Prabowo dapat menjadi gambaran tentang apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan,” kata Anindya Bakrie saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam agenda HUT ke-14 Aliansi Kebangsaan di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Anindya, yang secara khusus memuji pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto seusai dilantik, mengungkapkan, kalangan pengusaha yakin target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bisa dicapai secara bertahap.

“Beliau (Prabowo) mengatakan bahwa penegakan hukum adalah prioritas utama. Nah, ini sangat penting dalam dua hal. Pertama tentu untuk mencegah kebocoran, baik di APBN maupun di perekonomian Indonesia. Kedua yaitu untuk memberikan kepercayaan kepada investor,” ujar dia.

Menjadikan penegakan hukum sebagai prioritas, menurut Anindya, sangat penting untuk mencegah kebocoran, termasuk kebocoran APBN. Nilai APBN 2025 berkisar Rp 3.600 triliun atau 15% terhadap total produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 22.000 triliun.

Optimisme lainnya, kata Anindya Bakrie, adalah keinginan Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan air bersih. Dengan mengejar swasembada pangan akan muncul sejumlah sumber ekonomi baru, yang juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB.

“Contohnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan sekitar 8 juta telur dan 8 juta ekor ayam per hari. Ini bisa menggerakkan ekonomi, khususnya ekonomi akar rumput, sekaligus menuntut kita untuk berswasembada pangan,” tegas Anindya.

JAKARTA, Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet sekitar 6 juta petani, nelayan, dan pelaku UMKM.  Kadin akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Utang UMKM.

Rencana pemerintah memberlakukan hapus buku dan hapus tagih kredit macet disampaikan Penasihat Ekonomi Presiden, Hashim S Djojohadikusumo dalam diskusi Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024). Untuk mendukung kebijakan itu, pemerintah akan segera  menerbitkan  peraturan presiden (perpres).

Anindya Bakrie menegaskan, Kadin Indonesia siap membantu pemerintah dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Itu sebabnya, Kadin bakal segera membentuk Satgas Penyelesaian Utang UMKM.

“Tugas utama Kadin adalah memfasilitasi bantuan dari sisi legal agar proses penyelesaian utang UMKM di perbankan berjalan lancar. Kadin juga akan memfasilitasi UMKM untuk memperoleh kredit modal kerja dengan harapan agar para pelaku UMKM dapat tumbuh dan bangkit kembali,” ujar Anindya dalam keterangan pers, Minggu (27/10/2024).

Menurut Hashim Djojohadikusumo, jutaan petani dan nelayan terbebani utang lama di bank yang memaksa mereka meminjam ke rentenir, bahkan  ke perusahaan-perusahaan pinjaman online (pinjol).

“Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah 20 tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir dan pinjol, karena tidak bisa pinjam uang dari bank,” tutur Hashim.

Hashim mengungkapkan, langkah pemutihan itu dilakukan dengan tujuan membuka kembali akses kredit para petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang saat ini masuk daftar hitam (blacklist) pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun sejauh ini belum ada informasi rinci,  apakah hapus buku dan hapus tagih kredit macet itu hanya berlaku untuk nelayan, petani, dan UMKM yang menjadi debitur bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), atau semua bank, termasuk bank swasta. Selama ini, bank-bank swasta sudah punya mekanisme sendiri dalam menerapkan hapus buku dan hapus tagih terhadap debiturnya.

Hapus buku adalah tindakan administratif menghapus kredit yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih. Sedangkan hapus tagih adalah tindakan menghapus kewajiban debitur atas kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan menghapuskan hak tagihnya.

Berdasarkan catatan kadin.co, kebijakan hapus buku dan hapus tagih termaktub dalam Undang-Undang (UU) No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Beleid itu hanya berlaku bagi bank BUMN (Himbara). Meski demikian, beleid tersebut  belum diimplementasikan karena pemerintah, OJK, dan Bank Indonedia (BI) masih menunggu rancanangan peraturan pemerintah (RPP)-nya.

Hapus buku dan hapus tagih dapat diberikan setelah debitur merestrukturisasi kreditnya dan bank telah melakukan upaya penagihan secara optimal tetapi tidak berhasil. UU PPSK menyatakan, kerugian yang dialami bank atau non-bank BUMN dalam melaksanakan hapus buku dan hapus tagih  dicatat  sebagai kerugian masing-masing kreditur, bukan sebagai kerugian keuangan negara, sepanjang dapat dibuktikan kesahihannya, seperti berdasarkan itikad baik, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

JAKARTA, Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie membahas integrasi ASEAN dan Laut China Selatan dengan perwakilan pengusaha dan pemerintah Filipina dalam diskusi West Philippine Sea: Impact on ASEAN Trade & Investmenti, di Westin Hotel Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Dalam diskusi yang berlangsung hangat itu, Anindya Bakrie menekankan pentingnya kolaborasi Indonesia dengan Filipina. Soalnya,  kedua negara memiliki populasi yang besar, Indonesia sekitar 284 juta jiwa, Filipina 114 juta jiwa.

“Temanya adalah integrasi regional yang lebih baik, bagaimana terjadi kolaborasi Indonesia dan Filipina, juga dengan negara-negara lainnya di ASEAN. Kolaborasi Indonesia-Filipina penting, karena setengah dari penduduk ASEAN ada di kedua negara,” kata Anindya saat ditemui pers usai acara tersebut.

Anindya Bakrie mengungkapkan, dalam diskusi tersebut, mereka  membahas sejumlah isu, salah satunya mengenai integrasi regional ASEAN. Mereka juga membahas Laut China Selatan.

Laut Filipina Barat yang menjadi bagian Laut China Selatan, menurut Anindya, merupakan salah satu isu  penting untuk didiskusikan. Soalnya, banyak transaksi perdagangan yang terjadi di kawasan tersebut.

“Nilai transaksi di sana sampai US$ 3,4 triliun, besar sekali. Kedua, kami melihat bukan saja kepentingan ekonomi, tapi juga  biodiversitas, terutama untuk kehidupan di bawah laut, itu  cukup besar. Karena itu, teritori Laut China Selatan benar-benar mesti dilindungi,” tutur dia.

Tak kalah penting, kata Anindya, Laut China Selatan merupakan kawasan perikanan yang amat luas. Kawasan ini bisa menjadi sumber mata pencarian yang sangat penting bagi masyarakat sekitar.

“Laut China Selatan dan Laut Filipina Barat merupakan bagian tak terpisahkan. Kita tentu mengedepankan perdamaian dan stabilitas. Kita  menghormati sovereignty atau kedaulatan Filipina di daerah tersebut,” tegas dia.

Anin menambahkan, isu lainnya yang dibahas adalah peran Kadin dalam mendorong dunia usaha untuk selalu membuka akses lebih luas. “Ini cara terbaik untuk memastikan perdagangan Indonesia semakin besar,” tandas dia.

Anindya Bakrie menjelaskan, populasi ASEAN berjumlah sekitar 750 juta orang. Ini peluang yang sangat besar bagi perdagangan dan investasi. “Maka membuat acara seperti ini sangat bagus,  syukur-syukur bisa mendongkrak  investasi dan membuka lapangan kerja,” ujar Anindya

JAKARTA, Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dan para pengurus Kadin lainnya menggelar safari ke sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang baru dilantik Presiden Prabowo.  Mereka membahas kolaborasi Kadin dengan pemerintah.

Anindya, yang antara lain didampingi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Luar Negeri, James T Riady, mengawali safari ke Zulkifli Hasan yang kini menjabat sebagai Menko bidang Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta.

Menurut Anindya Bakrie, selain menyampaikan selamat dan ucapan terima kasih atas dukungan para menteri yang telah mendukung dunia usaha, pihaknya  membahas peluang kolaborasi Kadin Indonesia dengan pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

“Kami berdiskusi sedikit mengenai berbagai hal,  termasuk soal pangan,” tutur Anindya, dikutip dari Instagram @anindyabakrie, Selasa, 22 Oktober 2024.

Anindya Bakrie juga menemui Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru dilantik, Budi Santoso. Dengan Mendag, Anindya dan pengurus Kadin lainnya berdiskusi tentang rencana kolaborasi Kadin Indonesia dengan Kemendag dalam sejumlah program ke depan.

“Kami pun sempat berdiskusi dengan Pak Budi yang akan banyak berkolaborasi dengan Kadin,” kata dia.

Selanjutnya, Anindya Bakrie dan para pengurus Kadin lainnya menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg).  Pratikno yang sebelumnya menjabat Mensesneg kini mengemban amanah baru sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Kunjungan berikutnya dilakukan rombongan Kadin Indonesia  ke Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang nomenklatur terbarunya menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Rombongan pimpinan Anindya menemui Rosan P  Roeslani selaku Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, serta Todo Tua Pasaribu sebagai menjadi Wakil Menteri (Wamen).

Malam harinya, Anindya  menghadiri sertijab Menteri Luar Negeri, dari Retno Marsudi ke Sugiono beserta Anis Matta sebagai Wamen Luar Negeri yang baru dilantik.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Retno, karena selama lima tahun ini telah jadi mitra dan bekerja sama dengan saya dalam posisi sebagai Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia dan Kadin Indonesia,” papar Anindya.

Tak lupa, Anindya Bakrie mengucapkan terima kasih kepada segenap menteri dan wamen Kabinet Indonesia Maju. “Terima kasih kepada para Menteri dan Wamen Kabinet Indonesia Maju atas kerja dan pengabdianya selama ini. Selamat bertugas untuk para Menteri dan Wamen Kabinet Merah Putih,” ujar Anindya.