Surabaya – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar pelantikan dan pengukuhan jajaran dewan pengurus masa bakti 2025–2030 yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (1/2/2026).
Sebanyak 400 pengurus yang terbagi dalam 32 bidang usaha resmi dikukuhkan. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi dunia usaha Jatim untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, menegaskan pentingnya penerapan konsep Indonesia Incorporated yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni semangat gotong-royong dan kolaborasi dunia usaha nasional.
“Bukan hanya maju, tetapi maju bersama. Bukan hanya yang besar menjadi semakin besar, tetapi yang menengah naik kelas, yang kecil menjadi menengah, dan UMKM terus berkembang,” ujar Anindya atau Anin sapaan akrabnya.
Menurut Anin, implementasi Indonesia Incorporated paling nyata tercermin di Jatim yang selama ini menjadi basis industri manufaktur dan agroindustri nasional. Anin menekankan bahwa industrialisasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi.
“Ketika kita berbicara mengenai nilai tambah, maka industrialisasi adalah jawabannya,” kata Anin.
Lebih lanjut, Anin juga menyoroti peran strategis Jatim sebagai lumbung pangan nasional sekaligus basis manufaktur nonmigas. Sekitar 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur ditopang oleh sektor industri pengolahan, yang didukung kuat oleh sektor perdagangan dan pertanian berskala besar.
Selain itu lanjut Anin, kekuatan UMKM Jawa Timur yang mencakup sekitar 99 persen unit usaha dinilai menjadi modal besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM tersebut bergerak di berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, tekstil, alas kaki, hingga perikanan.
Tujuh Prioritas Dukung Ekonomi Daerah
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Jatim Adik Dwi Putranto, menyampaikan bahwa kepengurusan baru telah menetapkan tujuh fokus utama yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Seluruh fokus tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hingga mencapai 8 persen.
“Kami menargetkan pertumbuhan ekonomi Jatim bisa mencapai 8 persen, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Adik.
Fokus pertama adalah sektor investasi, dengan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum, serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja.
Fokus kedua menyasar sektor perdagangan, baik domestik maupun internasional. Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Jatim bersama Kadin telah merencanakan misi dagang ke sembilan provinsi di dalam negeri serta empat negara tujuan luar negeri.
Fokus ketiga, yang dinilai paling krusial, adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menurut Adik, kualitas SDM berkontribusi sekitar 60-70 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Oleh karena itu, pengembangan SDM menjadi prioritas utama, terlebih dengan telah dibentuknya Tim Koordinasi Vokasi Daerah oleh Gubernur,” ujar Adik.
Fokus keempat adalah adopsi teknologi dan digitalisasi. Langkah ini dinilai bukan lagi pilihan, melainkan keharusan, khususnya bagi pelaku UMKM agar mampu bersaing dan naik kelas.
Fokus kelima lanjut Adik, diarahkan pada pengembangan industri hijau dan green jobs. Kadin Jawa Timur bersama Kadin Indonesia telah menyiapkan standar kompetensi green soft skills yang ke depan akan diusulkan sebagai standar nasional.
“Fokus keenam adalah penguatan infrastruktur yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Adapun fokus ketujuh adalah pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, menekankan pentingnya kesinambungan kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha di tengah ketidakpastian global.
“Ini adalah kebersamaan yang selama ini telah terjalin dengan baik dan akan kita lanjutkan, semoga ke depan semakin kuat,” ujarnya.
Emil mengingatkan bahwa konflik geopolitik global telah berdampak langsung terhadap perekonomian dunia. Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus berperan sebagai fasilitator bagi para pelaku usaha.
“Peran pemerintah minimal jangan sampai merepotkan, namun tetap harus mengatur agar ekosistem ekonomi berjalan tertib dan berkelanjutan. Saya yakin ada jejak nyata Kadin Jawa Timur dalam berbagai capaian tersebut,” pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Aziz Syamsuddin, WKU Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko dan WKU Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro.