Kadin Indonesia menggelar program Sembako Murah di 44 kecamatan se-Jakarta dan menjalin kerja sama sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program ini diinisiasi Kadin Jakarta.
Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, program Sembako Murah digelar Kadin Jakarta bersama BPJPH di 44 kecamatan se-Jakarta. Sebanyak 25.000 paket sembako murah disebar selama H-10 Idulfitri. Satu paket sembako berisi 1 kg daging, 1 liter minyak, 2 kg beras, dan 1 kg tepung. Satu paket dibanderol Rp 100.000.

“Kegiatan ini diinisiasi Kadin Jakarta. Kami mengapresiasi inisiasi ini. Saya sangat senang dan memang Kadin Jakarta selalu menjadi tulang punggung dalam memberikan kebaikan buat masyarakat,” kata Anindya saat kick-off Sembako Murah di halaman BPJPH, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Anindya Bakrie berharap program serupa digelar Kadin di setiap provinsi. “Kadin di setiap provinsi atau daerah dapat menggelar program sembako murah untuk meringankan beban masyarakat,” tutur dia.
Sementara itu, Kepala BPJPH, Haikal Hasan mengungkapkan, kegiatan yang diinisiasi Kadin Indonesia perlu dicontoh semua pihak. Sebab, menjelang Lebaran, masyarakat banyak dihadapkan pada persoalan ekonomi.
“Rakyat kita, menjelang Idulfitri ini sudah banyak tertimpa kesusahan dan kekurangan kebutuhan,” ujar Haikal.

Haikal Hasan berharap program sembako murah dicontoh seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Program ini dapat menjaga daya beli masyarakat. Dengan bekerja sama dan bergotong royong, perekonomain dapat terus terjaga.
“Insyaallah kita akan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam jangka menengah-panjang sesuai yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo,” tandas dia.
MoU Pemberian Sertifikat Halal
Dalam kesempatan itu, Kadin Jakarta dan BPJPH juga menandatangani nota pesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Program Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Binaan Kadin Jakarta.
Kepala BPJPH, Haikal Hasan sangat antusias menyambut kerja sama tersebut. “Bagi kami, ini adalah peristiwa bersejarah,” tegas Haikal Hasan.
Menurut Haikal, BPJPH sedang berjuang menyelesaikan target sertifikat halal yang baru mencapai 3% dari total 3 juta sertifikat halal yang dikeluarkan.
Dia menjelaskan, pemberian sertifikat halal penting untuk meningkatkan ekspansi usaha pelaku ushaa mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Dengan memiliki sertifikat halal, pelaku UMKM dapat memberi nilai tambah ke produknya dan membuka potensi ekspor. Kami menargetkan pembagian 1,2 juta sertifikat halal gratis pada 2025,” tutur dia.

Haikal mengakui, hingga kini masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Dari total 64 juta UMKM yang terdata, baru sekitar 6 juta UMKM yang memiliki sertifikat halal.
“Masih kecil angkanya. Karena itu, kehadiran Kadin akan lebih mempercepat, seperti booster, vitamin buat kita semua,” ujar dia.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengemukakan, pihaknya akan menggerakkan anggota Kadin di 38 provinsi untuk mengimplementasikan kebijakan ini.
“Jika satu provinsi dapat menghasilkan 1.000 sertifikat halal, setidaknya ada 38.000 sertifikat halal yang bisa diberikan ke pelaku usaha,” tutur dia.

Menurut Anindya, program sertifikasi halal sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo yang menginginkan para pelaku UMKM di Tanah Air memiliki sertifikat halal agar produknya kompetitif, baik dalam perdagangan di dalam negeri maupun di pasar ekspor.
Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Jakarta, Diana Dewi mengatakan, Kadin Jakarta siap berperan aktif menyosialisasikan dan mengajak UMKM binaan Kadin memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat halal gratis.
Selain itu, kata Diana, Kadin Indonesia akan menjangkau beberapa UMKM di sektor fashion dan kosmetik. “Nanti ada penyedia dan pendamping yang akan diberikan pendidikan. Ini akan kami sosialisasikan kepada para pengurus dan anggota Kadin,” papar Diana.